Pada sesi pertama pertemuan informal itu para pemimpin ekonomi APEC menyepakati dorongan politik untuk menyelesaikan Putaran Doha pada akhir 2010. Dalam upayanya untuk mempertahankan kawasan pasar bebas, para pemimpin APEC juga menekankan kembali komitmen mereka untuk menolak segala bentuk proteksionisme, kata pernyataan tertulis itu. Dalam pertemuan informal yang berlangsung lebih kurang dua jam itu para pemimpin ekonomi APEC juga membahas sebuah visi jangka panjang dari Kawasan pasar Bebas Asia Pasifik (FTAAP).

Terkait hal itu, menurut pernyataan itu, sejumlah pemimpin ekonomi menyoroti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPP) sebagai salah satu cara yang mungkin digunakan untuk mencapai visi itu. Selaku pemimpin pertemuan itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengungkapkan bahwa sekalipun ada tanda-tanda pemulihan perekonomian pascakrisis namun perekonomian global masih dalam bahaya, dengan adanya pengangguran, lemahnya konsumsi dan tekanan proteksionisme. Sejumlah pemimpin ekonomi yang lain pada kesempatan itu berbicara mengenai keperluan untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota APEC dan memperkuat upaya pembangunan kapasitas. APEC merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Forum yang dibentuk pada tahun 1989 di Canbera-Australia itu telah melaksanakan langkah besar dalam menggalang kerja sama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi dialog. Sebagai lembaga informal yang kerja sama ekonominya berpedoman melalui pendekatan keterbukaan bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif dan untuk mendukung keberhasilannya dilakukan konsultasi yang intensif terus menerus di antara 21 ekonomi anggota. Indonesia mendukung peran penting APEC dalam meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan dan berperan aktif dalam pengembangan arah kerjasama APEC ke depan. Partisipasi Indonesia di APEC dilandaskan pada pentingnya mengantisipasi dan mengambil keuntungan dan mengamankan kepentingan nasional RI dari era perdagangan dan investasi yang semakin bebas di Asia Pasifik.